JAKARTA. Pemerintah berniat melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tentang Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN). Menurut Kementerian Keuangan (Kemkeu), pembahasan RUU ini sudah lama tertunda, padahal sudah diprakarsa sejak September 2000.

Oleh karenanya, pembahasan aturan ini akan dipercepat supaya bisa segera diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Materi ini sudah banyak dibahas dalam focus group discussion maupun seminar-seminar.

Menurut Direktur Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Tavianto Noegroho, RUU ini akan mengatur pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai negara. Juga mengatur pengelolaan kekayaan negara, seperti barang milik negara/daerah dan investasi pemerintah dalam bentuk kekayaan negara yang dipisahkan.

"RUU PKN penting untuk pengawasan dan pengendalian pengelolaan kekayaan negara," ujar Tavianto, Rabu (30/8). Dalam RUU ini juga akan diatur mekanisme penyelesaian permasalahan antar sektor pemerintahan, baik antara pemerintah pusat dengan daerah.

Editor: Sanny Cicilia

Read More ...

Jakarta -Kementerian Perhubungan menggandeng Kementerian Keuangan membangun kereta ekspres Bandara Halim Perdanakusuma ke Bandara Internasional Soekarno Hatta. Kerja sama ini dilakukan untuk memperoleh penjaminan dan stimulus fiskal dalam bentuk Viability Gap Fund (VGF).

Pasalnya proyek kereta berkonsep kerja sama pemerintah swasta (Public-Private Partnership/PPP) ini membutuhkan dana sangat besar.

"VGF di angka 49%, itu kan sangat besar. Pak Dirjen minta kita berkoordinasi Kemenkeu karena kebijakan fiskal dari penjaminan infrastruktur," kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub Hanggoro Budi Wiryawan usai acara penutupan pos koordinasi angkutan lebaran di kantor Kemenhub, Jakarta, Rabu (6/8/2014).

Hanggoro menjelaskan rencananya besok Kemenhub selaku pemilik proyek melakukan pembicaraan dengan pemangku kepentingan membahas perkembangan proyek kereta ekspres.

"Kita besok bicaraan, kumpulkan beberapa stakeholder. Kita konsolidasi dulu karena terkait penjaminan cukup besar," ucapnya.

Kemenhub mengajukan VGF sebesar 49% dari nilai proyek. VGF diperlukan agar proyek lebih menarik bagi investor. Nilai proyek mencapai angka sekitar Rp 20 triliun. Kereta ekpress ini membentang sepanjang 33,68 km baik rute layang (elevated) maupun bawah tanah (underground).

"Itu kan baru perhitungan supaya bankable. Kalau kita ajukan 49%, angka itu besar," katanya.

Sumber : detikfinance

Read More ...

Unsur pimpinan DPR Priyo Budi Santoso memperingatkan pemerintah untuk tidak lagi menunda pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau menarik pembahasan RUU ini seperti yang dilakukan sebulan belakangan.

Menurut Priyo, pemerintah harus terus melanjutkan pembahasan karena undang-undang tersebut langsung bersentuhan dengan kehidupan rakyat. Politisi Golkar ini menyayangkan delapan menteri yang ditunjuk Presiden untuk membahas bersama DPR menghentikan pembahasan RUU dalam sebulan terakhir secara sepihak. Padahal, menurutnya, DPR tengah dituntut untuk menyelesaikan berbagai RUU yang strategis untuk hajat hidup rakyat.

"Saya berpesan kepada Menkum HAM untuk menyampaikan ke Menkeu, tak boleh lagi terkesanngambek seperti yang kita lihat saat ini. Kalau begitu terus, pimpinan Dewan tak segan-segan mengadukan ke Presiden untuk menegur menteri-menteri terkait," katanya dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (7/4/2011).

Kedelapan menteri yang ditunjuk, yaitu Menkeu, Menhuk dan HAM, Menpan, Menkes, Menakertrans, Mensos, Menteri BUMN, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas, akan diundang nanti malam untuk membicarakan kelanjutan pembahasan RUU ini secara khusus.

Mayoritas anggota Dewan juga menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan ogah-ogahan membahas RUU ini. Menurut Sekretaris Fraksi PAN DPR Teguh Juwarno, DPR harus memiliki inisiatif dalam meneruskan pembahasan BPJS.

"Kita tak perlu ragu untuk menunda pembahasan pembangunan gedung parlemen. Kita gunakan energi kita untuk membahas persoalan masyarakat luas," tandasnya.

Ketua Pansus RUU BPJS Nizar Shihab berterimakasih karena pimpinan DPR telah mengambil alih fungsi tekanan kepada pemerintah terkait BPJS dengan menginisiasi pertemuan nanti malam.

Sumber : http://bit.ly/eVUHu6

Read More ...