DPR: Menkeu Jangan Lagi "Ngambek"

Unsur pimpinan DPR Priyo Budi Santoso memperingatkan pemerintah untuk tidak lagi menunda pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau menarik pembahasan RUU ini seperti yang dilakukan sebulan belakangan.

Menurut Priyo, pemerintah harus terus melanjutkan pembahasan karena undang-undang tersebut langsung bersentuhan dengan kehidupan rakyat. Politisi Golkar ini menyayangkan delapan menteri yang ditunjuk Presiden untuk membahas bersama DPR menghentikan pembahasan RUU dalam sebulan terakhir secara sepihak. Padahal, menurutnya, DPR tengah dituntut untuk menyelesaikan berbagai RUU yang strategis untuk hajat hidup rakyat.

"Saya berpesan kepada Menkum HAM untuk menyampaikan ke Menkeu, tak boleh lagi terkesanngambek seperti yang kita lihat saat ini. Kalau begitu terus, pimpinan Dewan tak segan-segan mengadukan ke Presiden untuk menegur menteri-menteri terkait," katanya dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (7/4/2011).

Kedelapan menteri yang ditunjuk, yaitu Menkeu, Menhuk dan HAM, Menpan, Menkes, Menakertrans, Mensos, Menteri BUMN, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas, akan diundang nanti malam untuk membicarakan kelanjutan pembahasan RUU ini secara khusus.

Mayoritas anggota Dewan juga menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan ogah-ogahan membahas RUU ini. Menurut Sekretaris Fraksi PAN DPR Teguh Juwarno, DPR harus memiliki inisiatif dalam meneruskan pembahasan BPJS.

"Kita tak perlu ragu untuk menunda pembahasan pembangunan gedung parlemen. Kita gunakan energi kita untuk membahas persoalan masyarakat luas," tandasnya.

Ketua Pansus RUU BPJS Nizar Shihab berterimakasih karena pimpinan DPR telah mengambil alih fungsi tekanan kepada pemerintah terkait BPJS dengan menginisiasi pertemuan nanti malam.

Sumber : http://bit.ly/eVUHu6